pp 24 tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2019 Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak Dalam PP ini mengatur mengenai pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya. 24: Tahun: 2019: Tentang: PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 01 April 2019: Pejabat yang Menetapkan: JOKO WIDODO: Status: Berlaku NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH I. UMUM Undang-Undang.Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah PERATURAN PEMERINTAH (PP) Nomor: 24: Tahun: 2019: Judul: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah: Tanggal Disahkan: 01 April 2019: Tanggal Diundangkan: 02 April 2019: Tanggal Berlaku: 02 April 2019: Sumber: LN.2019/NO.63, TLN NO. 6330, JDIH.SETNEG.GO.ID : 11 HLM. Subyek REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMEzuNTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2OI9 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Status: Hanya untuk pelanggan Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah Ditetapkan: 01 April 2019 Berlaku: 04 Februari 2019 Sembunyikan Download CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2019. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan daerah yang mengatur Pemberian lnsentif ... Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2019. PP ini mengatur mengenai pembiayaan Ekonomi Kreatif, pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual, infrastruktur Ekonomi Kreatif, insentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif, tanggung jawab Pemerintah dan ... Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2019 Ekonomi Kreatif MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Untuk mengoptimalkan sumber daya manusia tersebut, diperlukan pengelolaan ... CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan pelaksanaan dari PP ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ... Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2019. PP ini mengatur mengenai pembiayaan Ekonomi Kreatif, pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual, infrastruktur Ekonomi Kreatif, insentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif, tanggung jawab Pemerintah dan ... NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH I. UMUM Undang-Undang.Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tipe Dokumen. Peraturan Perundang-undangan. Judul. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. T.E.U. Indonesia, Pemerintah Pusat. Nomor. 24.