pasal 6 uu no 30 tahun 1999

Nomor 30 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun 1999 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 12 Agustus 1999 Tanggal Pengundangan 12 Agustus 1999 Tanggal Berlaku 12 Agustus 1999 Sumber LN. 1999/ No. 138, TLN NO. 3872, LL SETNEG : 26 HLM Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN Status Berlaku Bahasa Bahasa Indonesia Lokasi Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. penafsiran. Bahkan sangat disayangkan dari 82 Pasal yang terdapat dalam UU No. 30 Tahun 1999 tersebut hanya satu pasal, yaitu Pasal 6, yang menjelaskan secara sumir (dangkal) tentang proses penyelesaian sengketa melalui APS. Hal ini sangat mungkin menimbulkan kebingungan di dalam praktik. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. 30: Tahun: 1999: Tentang: ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 12 Agustus 1999: Pejabat yang Menetapkan: BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE: Status: Berlaku UU 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mencabut ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad ... Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 (UU/1999/30) (1999) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : Mencabut. UU 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mencabut ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44) dan Pasal 705 Reglemen Acara ... Dalam Pasal 6 ayat (1) UU No.30 Tahun 1999, menyebutkan “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri” dari bunyi Pasal tersebut maka dapat diartikan bahwa, upaya non ... Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 1999. Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement of de Rechtsvodering, Staatsblad 1847:52) dan Pasal 377 Reglement Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herziene ... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 (UU/1999/39) (1999)tentang Hak Asasi Manusia. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tidak ada Hak Cipta atas: hasil rapat ... Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 1999. Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement of de Rechtsvodering, Staatsblad 1847:52) dan Pasal 377 Reglement Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herziene ...