pp 23 adalah

Surat Keterangan PP 23 adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pelayanan (KPP) yang menerangkan bahwa wajib pajak dikenai PPh berdasarkan PP 23 Tahun 2018. Secara sederhana, surat keterangan ini wajib dimiliki wajib pajak UMKM yang ingin mendapatkan fasilitas tarif PPh Final 0,5%. Perubahan tarif yang efektif diberlakukan sejak 1 Juli 2018 adalah salah satu poin penting dalam PP baru ini. Namun, ada sejumlah ketentuan yang tidak kalah penting untuk diketahui wajib pajak. Berikut ini 7 poin penting dalam PP No. 23 Tahun 2018. 1. Tarif PPh Final 0,5% Bersifat Opsional Peraturan Pemerintah atau PP 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu pada tanggal 8 Juni 2018 (efektif 1 Juli 2018). Tarif PPh yang dikenakan dalam Peraturan Pemerintah ini adalah 0,5% dan bersifat final. Sehingga total omzet setahun adalah Rp480.000.000. Dan memilih menghitung pajak penghasilan usahanya menggunakan tarif PPh Final 0,5% berdasarkan PP No. 23 tahun 2018. Maka, perhitungan PPh Final 0,5% PP 23/2018 atas usaha catering Pak Kelik adalah: PPh Final = Tarif PPh Final x Peredaran Bruto. = 0,5% x Rp400.000.000. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, ditandatangani oleh Presiden pada 8 Juni 2018. Peraturan ini mulai berlaku 1 Juli 2018. Tarif PP 23/2018 = 0,5%. Dilakukan setiap bulan, dengan paling lambat tanggal 15 bulan berikut. Batas waktu penggunaan PP 23/2018 adalah 7 tahun pajak untuk WP Orang Pribadi, 4 tahun pajak untuk WP Badan berbentuk koperasi, CV, atau Firma, 3 tahun pajak untuk WP Badan berbentuk PT. Terhitung sejak WP teresebut melakukan perhitungan PP 23/2018. Tarif PPh 23 dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Di dalam PPh Pasal 23, terdapat dua jenis tarif yang diberlakukan, yaitu 15% dan 2% tergantung dari objek pajaknya. Di bawah ini adalah tarif dan objek pajak yang terkena PPh Pasal 23 yang berlaku di Indonesia. No. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; UU Nomor 41 Tahun 1999; dan UU Nomor 11 Tahun 2020. Ilustrasi. JAKARTA, DDTCNews – PP 55/2022 turut memuat ketentuan PPh final UMKM. Dengan berlakunya beleid tersebut, PP 23/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (26/12/2022). Melalui keterangan resminya, Ditjen Pajak (DJP) mengatakan dengan adanya PP 55/2022 ... Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI Aturan Pajak UMKM dalam Skema PP 23 Adalah… Seperti yang sudah disinggung di atas, tidak semua wajib pajak atau pelaku usaha dapat menggunakan tarif pajak UMKM. Berikut adalah aturan pajak UMKM dalam skema PP 23 Tahun 2018 dan siapa saja wajib pajak atau pelaku usaha yang dapat menggunakan tarif khusus setengah persen ini: a.