satpol pp apakah pns

Ternyata selain berkedudukan sebagai aparat pemerintah daerah, Satpol PP juga merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang (untuk jabatan tertentu) dapat menggunakan senjata api sekaligus melakukan penyidikan saat terjadi pelanggaran Perda/Perkada. Lalu sebenarnya apa saja sih wewenang lainnya? Yuk, simak ringkasannya dalam Melek Hukum kali ini! Kemendagri menyebut Satpol PP bisa diangkat menjadi penyidik PNS. Pengangkatan Satpol PP jadi penyidik PNS itu sesuai dengan UU Pemerintahan Daerah. "Honorer satpol PP atau satpol PP non-PNS bisa diangkat PNS maupun PPPK," kata MenPAN-RB Azwar Anas saat ditemui JPNN.com seusai RUU ASN disahkan di rapat paripurna DPR RI pada 3... Informasi pendaftaran Satpol PP menjadi hal yang perlu diketahui bagi yang ingin mendaftarkan diri sebagai bagian penjaga keamanan ini. Namun, untuk mendaftarnya, tentunya terdapat tahapan dan syarat masuk Satpol PP 2023. ADVERTISEMENT. Kendaraan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja (disingkat Satpol PP) adalah aparatur Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/kota yang bertujuan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan undang-undang. Satpol PP Madya: Rp1.260.000. 2. Satpol PP Muda: Rp960.000. 3. Satpol PP Pertama: Rp540.000. Daftar gaji dan tunjangan tersebut adalah untuk Satpol PP PNS. Mereka juga mendapatkan gaji ke 13, lho. Untuk Satpol PP honorer gajinya disamakan dengan UMK atau UMR masing-masing daerah. Menurut Fadlun, mereka bahu-membahu urunan untuk menyuarakan aspirasi Satpol PP menjadi PNS dalam rapat dengan pendapat umum (RDPU) Komisi II DPR RI pada 6 September. Oleh karena itu, dia berharap keinginan Satpol PP bisa dipenuhi pemerintah. "Regulasi yang kami minta adalah PNS. Entah itu Keppres atau apa, yang penting PNS," ujarnya peraturan yang jelas terkait mekanisme perekrutan Satpol PP hingga menjadi PNS. Pasalnya, mereka sudah mengabdi lebih dari 10 tahun menjadi aparat negara di bidang pemerintahan daerah. Banpol Satpol PP ini akhirnya membentuk Forum Komunikasi Bantuan Polisi Satpol PP Nusantara dimana anggotanya berasal dari seluruh wilayah di Indonesia. Kebutuhan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Satpol PP di seluruh Indonesia dinilai masih kurang. Menurutnya, ada sekitar 500 kabupaten dan masing-masing kabupaten atau daerah membutuhkan sekitar 3 personel PPNS sehingga total yang dibutuhkan 1500 per 2014. Hal itu sesuai amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Perkapolri. "Bisa menjadi PPNS," kata Bernard dalam keterangannya, Sabtu (24/7). Menurutnya, penyidik yang dimaksud adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam Pasal 255 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Satuan polisi pamong praja ... Judul. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.