pp 50 tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan T.E.U. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 50 Bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat PP Tahun 2022 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 12 Desember 2022 Tanggal Pengundangan 12 Desember 2022 Tanggal Berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 menetapkan tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan rahmat tuhan yang maha, yang melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdaftar di Undang-Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Peraturan ini mengingatkan pasal 54E ayat (1) dan 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta mengingatkan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 3. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 PP 50 Tahun 2022 adalah peraturan yang menerbitkan oleh Pemerintah tentang tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban pajak, yang mengatur lebih lanjut mengenai penggunaan NIK menjadi NPWP, pembukuan, pemiksaan, surat ketetapan, pajak karbon, dan lain-lain. Peraturan ini membahas bab-bab yang memiliki 15 bab dan 74 pasal, yang membahas lebih lanjut mengenai ketentuan umum, pengaturan NIK, pembukuan, pemiksaan, surat ketetapan, pajak karbon, dan lain-lain. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan kewajiban Perpajakan Dokumen Peraturan : Hubungan Antar Peraturan Mencabut : Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Melaksanakan Amanat Peraturan : JAKARTA, DDTCNews - Peraturan Pemerintah (PP) 50/2022 telah menjadi bahasan media nasional pada beberapa hari ini. Beleid ini diterbitkan dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan delegasi dari UU KUP s.t.d.t.d UU 7/2021 tentang HPP. PP 50 TAHUN 2022: Judul: Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan: Bentuk: Peraturan Pemerintah: Nomor: 50: Tahun: 2022: Tajuk Entri Utama: Kementerian Keuangan: Unit Eselon I Pemrakarsa: Sekretariat Jenderal: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 12 Desember 2022 : Tanggal Pengundangan: 12 Desember 2022 : Tanggal ... Indonesia Tahun 2019 Nomor 43); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2022. PP ini mencabut PP Nomor 74 Tahun 2011 dan Pasal 6 dan Pasal 9 PP Nomor 9 Tahun 2021. Lampiran 116 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 69; penjelasan hlm 70 sd 116) Tipe Dokumen. Peraturan Perundang-undangan. Judul. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi. T.E.U. Indonesia, Pemerintah Pusat. Nomor. No. Telepon. +62804 1 501 501. Email. Pastikan sertifikat elektronik Anda valid saat melakukan registrasi, serta passphrase yang di input sesuai. Gunakan e-Bunifikasi untuk pembuatan Bukti Potong Unifikasi sesuai dengan SK KEP-24/PJ/2021. Pajakku, New Normal of Taxation #WorkFromHome tidak masalah, Pajakku setia menghadirkan solusi perpajakan ... Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja ... (PP) NO. 50, LN. 2012 No. 100, TLN No. 5309, LL ... 1 Jangka waktu penerbitan keputusan elektronik dan TTE paling lama 5 tahun sejak PP berlaku. Peraturan pelaksanaan PP 74 Tahun 2011 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 2 dengan PP ini. PP 74 Tahun 2011 dan Pasal 6 serta Pasal 9 PP 9 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak 3 berlaku. Pemberlakuan PP Nomor 50 Tahun 2022 sejak tanggal ... Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2022. PP ini mencabut PP Nomor 18 Tahun 2009; PP Nomor 23 Tahun 2018; dan PP Nomor 30 Tahun 2020. Selain itu PP ini mencabut sebagian atas ketentuan dalam Pasal 2A PP Nomor 94 Tahun 2010 dan ketentuan Pasal 10 PP Nomor 29 Tahun 2020. Lampiran 118 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 69 ...